Pemerintah berencana mengangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pada 2018. Namun, sebelumnya bakal dilakukan pendataan guru agar jumlah dan distribusi (kuota) guru nantinya tepat sasaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, Kemendikbud sudah menyampaikan data bahwa ada kekurangan guru 700.000 orang lebih. Pada pembukaan formasi CPNS yang akan kembali di buka tahun ini, selain pengangkatan CPNS dari jalur umum, pemerintah juga akan membuka formasi guru PNS.
“Kami harap pada 2018 ini guru men jadi prioritas utama. Tapi mengenai jumlahnya belum kami putuskan,” katanya seusai pembekalan CPNS Kemendikbud di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Asman menjelaskan, meski ada fakta kekurangan guru, dalam pemberian formasi guru itu pemerintah harus mem pertimbangkan hal lain. Bukan hanya fakta kekurangan guru, tetapi juga kemampuan keuangan daerah. Saat ini masih banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50%.
Asman menjelaskan, Kemendikbud memang sudah menyampaikan usulan untuk mengangkat 100.000 guru kepadanya. Namun, Kemenpan-RB akan menanyakan kembali kepada daerah yang belanja pegawainya sudah lebih dari 50% tersebut. Menurut Asman, pendataan terhadap guru honorer itu juga akan dilakukan. Hal ini untuk memperjelas data 1 juta guru yang telah diangkat menjadi honorer.
Dia melanjutkan, pendataan guru honorer juga akan mencakup siapa pejabat yang mengangkat, berapa lama masa pengabdian dan juga keabsahan pengangkatan tersebut “Kami akan mencoba data lagi apakah dia benar-benar pegawai honorer atau bukan. Sebab, ada yang mengaku-aku honorer dan ada yang benar-benar honorer. Sekarang lagi kami data,” ujarnya.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad sebelumnya mengatakan bahwa kekurangan guru di Indonesia mencapai 733.000 orang. Selain itu, akan ada 62.000 guru yang tahun ini memasuki masa pensiun.
Kekurangan guru ini terjadi karena pemerintah memberlakukan penundaan pengangkatan CPNS. Kemendikbud pun telah mengusulkan untuk mengangkat 100.000 guru PNS kepada Kemenpan-RB. Hamid menegaskan, kewenangan pengangkatan guru sepenuhnya berada di Kemenpan-RB.
Lebih lanjut Hamid menuturkan, untuk mengisi kekurangan guru di suatu wilayah pemerintah terus mengimbau pemerintah daerah melakukan redistribusi karena dengan adanya otonomi daerah status guru saat ini berada di bawah naungan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, Indonesia sudah darurat kekurangan guru PNS. Karena itu, pemerintah memang harus memprioritaskan pengangkatan guru pada tahun ini. Alasannya, sejak 2015 pemerintah melakukan moratorium CPNS.