Berita Guruku

Pemerintah dikabarkan akan segera menggelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap II.

Meski demikian, sampai saat berita ini diturunkan belum ada informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen CPNS 2019.

Adapun berikut informasi lengkapnya untuk rekrutmen PPPK/P3K.

1. Terbuka bagi profesional, diaspora, dan juga eks tenaga honorer

Untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK/P3K, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK/ P3K akan terbukan peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer.

1. Dapat Mengisi JF dan JPT

PPPK / P3K sendiri dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

“PPPK / P3K dapat mengisi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

Syafruddin berharap, melalui kebijakan ini diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Tanah Air untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki.

1. Peluang bagi eks tenaga honorer

PPPK/P3K sekaligus menjadi tempat bagi honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun.

Tentu saja, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Hingga saat ini, PPPK/P3K bagi tenaga honorer masih diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

1. Masih Ada Seleksi

Kendati demikian, tidak berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK/ P3K.

“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” tambah Syafruddin.

1. Syarat Usia Pelamar

Menurut PP 49/2018, batas pelamar PPPK/ P3K terendah adalah 20 tahun, sedangkan yang tetinggi adalah satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu.

Misal, tenaga guru batas pensiunnya 60 tahun, maka bisa dilamar oleh WNI yang berusia 59 tahun.

Ini juga berlaku bagi jabatan lain.

1. Tahapan Seleksi

Ada dua tahapan seleksi PPPK/ P3K 2019, yakni seleksi administrasi dan kompetensi.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

1. Fasilitas Setara PNS

ASN yang berstatus PPPK/ P3K berhak atas fasilitas setara dengan PNS, kecuali jaminan pensiun.

Hak dan kewajiban pun sama.

PPPK / P3K akan mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

1. Formasi

Untuk kebutuhan formasi yang dibutuhkan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan jika teknis kebutuhan P3K / PPPK sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS.

Nantinya, setiap instansi akan mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50%,” tutur Bima.

Penyelenggaraan PPPK/ P3K 2019 akan dilakukan secara terbuka, dan diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh masyarakat luas dengan syarat yang telah ditentukan

Penulis : Ratmo WIjoyo

BeritaGuruku,com Jakarta_Pendaftaran seleksi ASN 2019, yakni CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 akan segera dibuka.BeritaGuruku.comKepala BKN Bima Haria Wibisana memprediksi jumlah peserta seleksi CPNS 2019 dan PPPK/P3K 2019 ini akan mencapai 5,5 juta orang

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 formasi yang mencakup 100.000 formasi CPNS 2019 dan 100.000 formasi PPPK/P3K 2019 tahap kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi PPPK/P3K 2019 tahap pertama. Sebanyak 108 lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak sehingga beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

Bima Haria Wibisana mengatakan, rencananya pendaftaran CPNS dibuka pada bulan Oktober 2019 mendatang. Namun demikian, kata Bima, perekrutan CPNS pada tahun ini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

“Tapi masih menunggu Pak Menpan (Menpan RB Syafruddin) masih meminta waktu Presiden melakukan rapat terbatas,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/8/2019).

Persetujuan Presiden dinilai sangat penting karena pada Oktober 2019 nanti, akan ada pergantian pemerintahan dari Jokowi-Jusuf Kalla ke Jokowi-Ma’ruf Amin.

Selain itu, kabinet pun kemungkinan akan diisi oleh menteri yang berbeda.

Oleh karena itu, rencana pembukaan penerimaan CPNS 2019 perlu dibicarakan kembali.

Soal formasi, Bima mengatakan kemungkinan akan tetap sama.

Dikutip dari berbagai sumber

InfoGuruku – Pengadaan PPPK Tahap 2 2019 Akan segera digelar Kembali.

Kabar gembira bagi tenaga honorer dan umum, karena baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin menyatakan, pemerintah akan menggelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 terlebih dahulu pada 2019 dibanding perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

“Duluan PPPK (Tahap 2), CPNS yang terakhir,” tegas Syafruddin dalam gelaran konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Untuk kepastian waktunya, dia melanjutkan, pihaknya harus rapat koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan serta tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan terlibat di dalamnya.

“Nanti, kita akan rapatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan seluruh instansi. Harus dirapatkan dulu ke pemerintah daerah. Ini masalah penggajiannya,” tuturnya.

Perekrutan PPPK Tahap 2 ini merupakan kelanjutan dari proses pendaftaran PPPK Tahap 1 yang dilaksanakan secara online pada 12-17 Februari 2019 lalu.

Melihat rencana ke depan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) buka kemungkinan masa pendaftaran PPPK Tahap 2 bakal dibuka antara Juni hingga Juli 2019.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, Kementerian PANRB telah mengalokasikan 150 ribu posisi untuk dua kali tahap perekrutan PPPK tahun ini.

Namun demikian, ia menambahkan, baru sekitar 50 ribu posisi yang terisi pada perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) kontrak tahap pertama. Sehingga untuk fase kedua ini akan dibuka pendaftaran PPPK sebanyak kurang lebih 100 ribu formasi.

“Sebetulnya untuk Tahap 1 disediakan 75 ribu, dikasih alokasi 150 ribu (untuk dua tahap perekrutan). Cuma yang sekarang baru kepakai 50 ribu (formasi), masih ada sisa. Kalau bisa saya tarik ke belakang jadi 100 ribu,” ujar Bima.

Demikian informasi mengenai jadwal pendaftaran PPPK Tahap 2 yang akan dibuka antara Juni hingga Juli 2019.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang menunggu informasi terkait PPPK Tahap 2.

Dikutip dari berbagai sumber

BeritaGuruku.Com_ Berita terbaru tentang Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) Tahap I yang seharusnya dilakukan hari Selasa (12/3/2018) akhirnya diundur.

Ditundanya pengumuman hasil seleksi P3K/PPPK ini disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat akun Twitter-nya, Selasa (12/3/2019).

Adapun seleksi P3K/PPPK Tahap I ini ditujukan untuk tenaga honorer eks Kategori 2 (K2), guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

BKN menyebut bahwa ditundanya pengumuman hasil seleksi P3K/PPPK ini lantaran baru 30 persen daerah yang menyampaikan usulan ulang formasi PPPK 2019 tahap I yang disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Tentu saja hal ini sangat mengecewakan beberapa pihak, karena dengan diundurnya pengumuman ini membuat mereka bertanya-tanya apakah nanti ada peringkingan lagi atau tidak, sehingga bisa saja jika anggaran yang ada tidak mencukupi maka mereka yang tadinya bisa lolos namun karena keterbatasan anggaran menjadi tidak lolos.

Beritaguruku.com >>Tak lama lagi Pemerintah akan segera melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/ P3K) pada tahun 2019. Namun ternyata PPPK tahap pertama tidak tersebuka untuk masyarakat umum.

Melalui laman resmi Kemenpan RB, Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/1/2019).

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019,” ujarnya.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” imbuhnya.

Berita ini sontak membuat resah para tenaga honorer yang tak termasuk K2, bagaimana nasib mereka. Apakah begini bentuk perhatian pemerintah terhadap para tenaga honorer khususnya yang bukan K2. Padahal diantara mereka ada yang sudah mengabdi lebih 10 tahun bahkan ada yang sudah sejak tahun 2005 namun mereka masuk setelah bulan Januari 2005 batas keikutsertaan K2.

Sekali lagi mereka hanya bisa menunggu dan menunggu serta berharap semoga ada perubahan.