Ketua IGI (Ramli Rahim) Mengatakan Jumlah Guru Jadi Akar Masalah Kesejahteraan Guru Honorer

BeritaGuruku.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim mengatakan akar masalah kesejahteraan guru honorer adalah jumlah guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dengan itu Ramli menyatakan sebenarnya bola permasalahan bukan di Pemerintah Daerah tapi di Pemerintah Pusat.

“Pemerintah daerah sendiri bingung harus melakukan apa. Karena guru mereka yang pensiun tidak ada gantinya. Guru yang diangkat jadi pengawas sekolah, jadi kepala sekolah enggak ada gantinya,” tutur Ramli kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/12).

Hal ini diungkapkan menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim pada Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Cawang pada Sabtu (14/12) lalu. Saat itu Nadiem mengatakan persoalan guru honorer ada di tangan Pemda.

Ia mengatakan tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia memiliki jumlah guru PNS yang cukup. Pemda dan sekolah harus merekrut guru honorer sebagai tambahan.

Namun perekrutan dilakukan secara asal dan tidak mempertimbangkan kualitas guru. Langkah itulah yang menuai protes dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Ramli berpendapat awal mula permasalahan ini seyogyanya harus dituntaskan pemerintah pusat.

“Memang yang tahu [kondisi] guru itu Pemda. Cuma semua data kan ada di Kemendikbud. Apa gunanya data kalau tidak bisa mengidentifikasi guru PNS berapa, kekurangannya berapa?,” tambahnya.

Kurikulum yang padat ikut menambah persoalan. Kata Ramli, kurikulum yang padat jadi salah satu tekanan kepada guru. Dengan jumlah guru yang sedikit ditambah kurikulum yang padat, para pendidik mendapat beban kerja berat.

“Kurikulum dibuat pemerintah pusat, jumlah guru harus dipenuhi, pengangkatan PNS tidak ada, pengganti guru yang pensiun tidak ada. Tapi Pemda disalahkan. Salah besar Pak Nadiem kalau menyalahkan Pemda,” ujar Ramli.

Sebelumnya Nadiem mengatakan Kemendikbud masih merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Mantan bos Gojek itu menuturkan pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawab Pemda.

“Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian,” katanya.

Sumber berita : cnnindonesia.com | Selasa, 17/12/2019

Inilah Program 100 hari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim

Nadiem Makarim. ©2019 Instagram Kemdikbud RI

BeritaGuruku.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim menyampaikan akan banyak belajar dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak, terkait penunjukan dirinya oleh Presiden Joko Widodo. “Saya tidak ada rencana 100 hari. Rencana saya 100 hari adalah untuk duduk dan mendengar. Berbicara dengan pakar-pakar di depan saya ini yang telah bertahun-tahun berdampak pada kualitas pendidikan Indonesia. Saya ingin belajar dari mereka,” ujar Nadiem Makarim dalam sambutan di acara Serah Terima Jabatan di Gedung Kemendikbud, Jakarta (23/10/2019). Nadiem menyampaikan, “Selama 100 hari pertama saya akan mengerjakan apa aspirasi saya untuk semua anak Indonesia yaitu belajar.” “Jadi saya di sini bukan menjadi guru, saya untuk menjadi murid. Saya mulai dari nol di pendidikan dan saya akan belajar sebanyak-banyaknya,” lanjutnya.

Nadiem menyampaikan meski demikian dirinya adalah pribadi yang cepat untuk belajar. “Mohon satu hal kepada para dirjen, mohon sabar dengan saya walau saya bukan dari latar belakang pendidikan tapi saya murid yang cepat baik. Saya belajar cepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Mendikbud Nadiem juga menyampaikan prinsip gotong-royong dan kolaborasi akan menjadi kata kunci yang akan banyak mewarnai kementerian dipimpinnya. Ia menyampaikan, “Gotong royong adalah satu asas, satu value yang akan saya bawa ke dalam semua aktivitas dan interaksi kita. Baik di level kementerian, baik dengan menteri-menteri lain, baik dengan guru dan kepala sekolah dan pemerintah.” “Kata gotong royong ini akan menjadi kata kunci di perjalanan kita bersama,” tegasnya. “Kita nggak bisa lakukan ini sendiri. Semua; pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, organisasi masyarakat,orangtua dan murid. Semua harus terlibat, semua harus gotong-royong untuk menciptakan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Menteri Nadiem kepada para jurnalis.

Nadiem meyakini pendidikan dan generasi muda menjadi cara paling efektif mentrasformasi suatu negara. “Tanpa perubahan mindset, tanpa merubah generasi selanjutnya, Indonesia tidak akan maju di panggung dunia. Semua masalah itu bisa dipecahkan dengan meningkatkan kualitas orang muda kita,” ujarnya. Fokus utama pendidikan Menjawab pertanyaan media soal tantangan dunia pendidikan Indonesia saat ini, Nadiem melihat skala atau ukuran pendidikan menjadi tantangan besar. “Kita memiliki sistem pendidikan 4 terbesar di dunia. Tiga ratus ribu sekolah itu luar biasa. Jumlah muridnya, jumlah gurunya, jumlah pemerintah daerahnya. Tantangan utama adalah skalanya, size-nya,” ujar Nadiem. Lalu apakah sesuai ekspektasi masyarakat bahwa Nadiem nantinya akan membawa teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia, ia menjawab, “Sudah pasti peran teknologi akan ada di situ (pendidikan). Dalam bentuk apanya belum tahu,” jawab Nadiem. Menurutnya langkah awal yang harus dilakukan bukan dengan aksi tapi mulai dengan belajar dulu dari para stake holder yang ada. “Step pertama jangan selalu memberikan solusi. Step pertama harus menjadi murid yang baik, belajar dulu, kondisi lapangan seperti apa. Dari situlah kita baru menemukan solusi-solusi baik teknologi mapun non-teknologi yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Nadiem.

Nadiem kemudian menyampaikan, “Yang sudah jelas ada beberapa prinsip yang ingin kita capai. Kita ingin memfokuskan pada manusia yang keluar dalam sistem pendidikan kita harus seperti apa.” “Yang pertama, harus berkarakter. Sistem pendidikan berdasarkan kompetensi bukan hanya informasi saja namun berdasarkan kompetensi, skill. Kedua, kemudian juga harus ada relevansi,” jelasnya. “Selalu Pak Presiden menekankan link and match antar industri dan juga institusi pendidikan. Relevansi dari skil-skil yang kita pelajari itu harus relevan,” tutup Nadiem. (Dikutip dari berbagai sumber)

Siapkan Dana Untuk Calon Peserta PPGJ 2018

Tahun lalu pretes untuk calon peserta PPGJ tahun 2018 telah dilaksanakan. Calon peserta PPGJ 2018 tinggal menunggu waktu saja untuk dipanggil dalam pelaksanaan PPGJ tersebut. Berdasarkan informasi yang admin dapatkan disebuah grup ada beberapa hal penting yang kiranya wajib diketahui oleh calon peserta PPGJ. Tapi kok ada masalah kabar tak sedap… mengapa? Hal tersebut bisa disimak pada uraian di bawah ini. Info tahapan setelah diverifikasi LPMP yang di dapat dari teman yang sudah mengikuti sosialisasi:

1. Akan di adakan sosialisasi berkenaan dengan PPG 2018 oleh dinas setempat

2. Setelah sosialiasi, dinas akan memberikan akun kepada peserta PPG untuk pendaftaran online ke LPTK yang melaksanakan PPG (kemungkinan di bulan Maret ini juga). Setelah verifikasi ijazah oleh LPTK, baru nanti di adakan pemanggilan oleh LPTK tsb.

3. LPTK yang melaksanakan adalah yang statusnya *rayon* , bukan subrayon (jadi kemungkinan besar hanya 10 universitas besar sesuai Keputusan Menristek Dikti Perihal LPTK penyelenggara PPG (KepMen Ristek Dikti 280/M/KPT/2017)

4. Calon peserta bisa memilih LPTK penyelenggara selama LPTK memiliki prodi yang sesuai dengan prodi PPGJ peserta.

5. Pelaksaan PPG selama 3 bulan dengan moda daring. Dalam 1 kelas terdapat 20-22 orang dengan 1 pembimbing. (poin ini agak meragukan, karena kalau berkaca peraturan pelaksanaan PPG, khususnya Standar Pendidikan Profesi Guru tidak ada yang namanya PPGJ belajar lewat daring/online)

6. Setelah 3 bulan mengikuti kelas, akan ada ujian kompetensi dasar. Jika lulus, maka akan mengikuti lokakarya di LPTK yang di pilih saat registrasi selama 2 bulan.

7. Setelah lokakarya selesai, ada ujian tulis lokal dan jika lulus akan mengikuti PPL di sekolah yang dekat dengan LPTK di dampingi oleh guru pamong

8. Setelah PPL, Kemudian menunggu di adakannya UTN. Kalau nilainya minimal 76 maka baru dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau tidak maka wajib mengulang UTN dengan kesempatan setahun 3 kali selama dua tahun. Jadi bisa saja UTN hingga 6 kali.

Pada poin ketiga disebutkan bahwa PPGJ akan dilaksanakan di kampus LPTK Rayon bukan subrayon, (bisa dilihat dalam KepMen Ristek Dikti 280/M/KPT/2017 tentang perguruan tinggi penyelenggara PPG ) Sedangkan LPTK rayon adalah perguruan tinggi besar yang kebanyakan berada di pulau Jawa dan propinsi tertentu. Dan masuk akal bila dikatakan pelaksanaan PPGJ hanya di Rayon LPTK mengingat pusat/Kemdikbud hanya memberikan jatah 20ribu peserta untuk PPGJ tahun 2018 ini. Bisa dibayangkan jika peserta PPGJ berasal dari luar daerah LPTK, berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan peserta PPGJ sedangkan diketahui untuk transportasi ditanggung secara mandiri oleh peserta. Untuk peserta yang punya dompet tebal sepertinya bukan masalah. Karena itu siapkan dana mulai sekarang.

GTT di Kendal Bingung Diminta Kembalikan Uang Transpor Sepanjang 2017

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kesalahan laporan keuangan 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal. Tentang pemberian uang transport untuk GTT. Hal itupun menyebabkan ribuan guru tidak tetap (GTT) di wilayah itu diminta mengembalikan uang transportasi yang mereka terima selama 2017.

Bagai jatuh tertimpa tangga, upah mengajar yang jauh dari kata menyejahterakan kehidupan mereka, para GTT itu kini masih harus mengembalikan uang yang nominalnya cukup berarti.

Seorang GTT dari sekolah dasar di Kendal yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, diminta untuk mengembalikan uang yang jumlahnya hampir Rp 1,5 juta.

Ia mengetahui hal itu saat dirinya dan para guru lain tengah dikumpulkan di UPTD kecamatan untuk membicarakan hal tersebut, di mana diberitahukan adanya kesalahan laporan keuangan.

“Kami tidak tahu sebabnya kami diminta mengembalikan uang itu. Yang kami tahu dulu kami diminta hadir dalam kegiatan di Kendal, kemudian diminta tanda tangan untuk mendapatkan uang saku dan transportasi,” ujarnya. Ia menuturkan, guru yang menerima uang transportasi itu dari guru TK hingga guru SMP. Saat ini, ia dan para GTT lain tengah kebingungan bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah ia terima itu. Karena, uang saku dan transpor yang ia terima itu telah digunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari yang masih minim itu.

“Uangnya pun sudah digunakan, apalagi kayak kami yang perjalanan ke Kendal dari daerah kami, untuk hadir dalam kegiatan dinas itu sangat jauh. Uangnya pasti habis untuk transportasi kami, kalaupun sisa pasti sedikit,” paparnya.

Beliau dan para GTT lain merasa lemah atas kebijakan pemkab itu. Para guru takut apabila tidak mengikuti kebijakan itu akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan mengajar mereka.

Revisi UU ASN Disahkan, Benarkah?

Siapa yang tak ingin menjadi PNS, terlebih bagi mereka yang sudah mengabdi lebih dari puluhan tahun dengan nasib yang tiada pasti. Betapa tidak, tugas dan tanggung jawab mereka yang hampir sama atau bahkan lebih berat dari pegawai negeri terkadang membuat kita ikut prihatin melihatnya. Ditambah dengan gaji bulanan yang terbilang kecil yang mereka terima sering menyebabkan kecemburuan dan kesenjangan.

Bisa dibayangkan betapa susahnya kehidupan mereka yang harus menghidupi keluarganya dengan hasil gaji bulanan yang tidak seberapa hingga betahun-tahun lamanya. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan anggota dewan untuk secepatnya membahas revisi UU ASN yang sebelumnya telah menjadi Inisiatif DPR.

Beberapa waktu belakangan telah banyak tersiar kabar di forum-forum, grup facebook, maupun timeline media sosial yang menyatakan bahwa anggota dewan telah mengesahkan Inisiatif DPR tentang revisi UU ASN tersebut. Berikut bunyi informasi yang saat ini menjadi viral di media sosial tersebut:

Ass Wr Wb. Kepada Honorer K2 dan Pegawai Kontrak . Pada Hari ini marilah bersama sama Mengucapkan Alhamdulillah wa Syukurillah , Pada Hari Rabu Tgl 24 – 1 – 2018 PNS sudah di Genggaman Honorer K2 dan Pegawai Kontrak. Ketua Forum Honorer K2 indonesia ( FHK2I ) IBU Titi Purwaningsih juga tidak bisa Menahan Ke gembiraan , Bahwa Revisi UU Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Akhirnya di Resmi di Syahkan Menjadi RUU Usulan DPR RI, Semua Fraksi Setuju di Syahkannya RUU Sidang yg di Pimpin oleh Fahri Hamzah. Saat memimpin sidang Paripurna Ke tiga DPR RI. Begitu Seluruh anggota DPR Menyatakan Setuju, Tepuk tangan Honorer K2 dan Pegawai Kontrak Membahana. Puji Syukur Ya Allah , Hari ini membuktikan Revisi UU ASN bukan Sekedar angan – angan tapi Nyata. Mari Semua Honorer K2 sama sama mengucapkan Alhamdulillah. Demikian Hasil Rapat Sidang di jakarta. Wassallam Ketua Forum FHK2I
(Sumber asanah raihan)

Benar tidaknya informasi di atas hingga saat ini belum ada pihak yang mau mengklarifikasi. Meskipun demikian, informasi tersebut harus kita sikapi dengan bijak agar tidak menjadi kabar bohong (hoax) yang dapat merugikan orang lain atas pemberitaan tersebut.

Saat ini, revisi UU ASN adalah agenda pembahasan yang naik statusnya menjadi prioritas prolegnas 2018 di DPR. Mudah-mudahan di tahun ini benar-benar telah rampung pembahasannya dan dapat terealisasi dengan segera.

Sebagai gambaran, dalam Revisi UU ASN yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer K2 dan pegawai kontrak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur pada Pasal 131A. Berikut bunyi pasalnya:
Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.
Dilansir dari laman resmi dpr.go.id tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan RUU Prioritas Prolegnas 2018.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menyampaikan, salah satu poin revisi adalah pengangkatan tenaga honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Salah satunya adalah memungkinkan untuk tenaga-tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintah, mereka mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai PNS,” papar Totok sesaat setelah menerima Forum Asosiasi Honorer di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/01/2018).

Namun politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini berpesan agar Forum Asosiasi Honorer menyerahkan data yang valid, nantinya pemerintah juga akan menyampaikan data versi pemerintah.

Apakah Anda salah satu yang akan diangkat menjadi PNS? Semoga cepat terealisasikan sepenuhnya oleh pemerintah.