Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) Tahap I

BeritaGuruku.Com_ Berita terbaru tentang Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) Tahap I yang seharusnya dilakukan hari Selasa (12/3/2018) akhirnya diundur.

Ditundanya pengumuman hasil seleksi P3K/PPPK ini disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat akun Twitter-nya, Selasa (12/3/2019).

Adapun seleksi P3K/PPPK Tahap I ini ditujukan untuk tenaga honorer eks Kategori 2 (K2), guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

BKN menyebut bahwa ditundanya pengumuman hasil seleksi P3K/PPPK ini lantaran baru 30 persen daerah yang menyampaikan usulan ulang formasi PPPK 2019 tahap I yang disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Tentu saja hal ini sangat mengecewakan beberapa pihak, karena dengan diundurnya pengumuman ini membuat mereka bertanya-tanya apakah nanti ada peringkingan lagi atau tidak, sehingga bisa saja jika anggaran yang ada tidak mencukupi maka mereka yang tadinya bisa lolos namun karena keterbatasan anggaran menjadi tidak lolos.

Jadwal Pengadaan P3K Kabupaten Brebes Tahap 1 Tahun 2019

BeritaGuruku_Pengadaan P3K Kabupaten Brebes Tahap 1 tahun 2019 – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan Surat tentang Pengadaan P3K Tahap 1 2019 kepada seluruh Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Februari 2019 beserta jadwal persiapan, pelaksanaan seleksi, dan pengangkatan sebagai PPPK dalam pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019.

Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018, memungkinkan untuk dilakukannya perekrutan ASN melalui skema P3K dan diharapkan dapat menjadi solusi terhadap tenaga Non PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat menjadi P3K bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi. Peraturan Pemerintah dimaksud sudah disosialisasikan pada tanggal 23 Januari 2019 di Batam yang dihadiri oleh ± 530 (lima ratus tiga puluh) PPK daerah yang sebagian besar diwakili oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam tahun 2019, akan dilakukan rekrutmen ASN (CPNS dan P3K) pada Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang diawali tahap I perekrutan P3K untuk jabatan-jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian dari Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II) yang ada dalam database BKN dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id);
Untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan
Untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Rekrutmen PPPK / P3K Berita Terbaru

Beritaguruku.com >>Tak lama lagi Pemerintah akan segera melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/ P3K) pada tahun 2019. Namun ternyata PPPK tahap pertama tidak tersebuka untuk masyarakat umum.

Melalui laman resmi Kemenpan RB, Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/1/2019).

“Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019,” ujarnya.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” imbuhnya.

Berita ini sontak membuat resah para tenaga honorer yang tak termasuk K2, bagaimana nasib mereka. Apakah begini bentuk perhatian pemerintah terhadap para tenaga honorer khususnya yang bukan K2. Padahal diantara mereka ada yang sudah mengabdi lebih 10 tahun bahkan ada yang sudah sejak tahun 2005 namun mereka masuk setelah bulan Januari 2005 batas keikutsertaan K2.

Sekali lagi mereka hanya bisa menunggu dan menunggu serta berharap semoga ada perubahan.

 

Rekrutmen P3K dan CPNS 2019

BeritaGuruku_ Dalam waktu dekat ini Pemerintah merencanakan akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan  pada sekitar bulan April tahun 2019 setelah Pemilu. Selain itu, pada tahun 2019 juga pemerintah akan berencana membuka kembali penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berdialog dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Menteri PANRB mengharpkan melalui kebijakan ini para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu, PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Mengenai eks tenaga honorer, Menteri PANB Syafruddin menegaskan, akan diprioritaskan, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK.

“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” jelas Syafruddin.

Ia menyebutkan, PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Syafruddin, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Menteri PANRB Syafrddin menjelaskan, bahwa rekrutmen P3K akan dilakukan dengan sangat terbuka, karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, menurut Syafruddin, P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS.

Kepala Badan BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, dimana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai Daerah yang tidak lebih dari 50%,” pungkas Bima Haria.

*Dikutip dari berbagai sumber

Penjelasan Permenpan No 61

 

BeritaGuruku_Dengan dikeluarkannya Permenpan No 61 maka sudah ada sedikit gambaran bagi para peserta tes CPNS tahun 2018 ini. Namun masih ada yang belum paham juga mengenai bagaimana cara mengisi kekosongan formasi yang ternyata tidak ada yang mendaftar atau mungkin tidak lolos pada saat tes SKD kemarin.

Berikut penjelasan tata cara mengisi kekosongan formasi yang ada pada instasi pusat dan daerah ini.

Selamat kepada anda yang berhasil masuk ke tes berikutnya untuk bisa menjadi abdi negara ini. Semoga informasi ini bermanfaat

Apa Gunanya PPG Untuk Guru GTT Sekolah Negeri?

 

BeritaGuruku_Brebes: Akhir-akhir ini guru non PNS atau guru honorer merasa senang dan bahagia, karena mereka mendapatkan undangan untuk pengikuti PPGJ (Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan). Meskipun sebelumnya merasa pesimis karena tidak memiliki SK Dari Pemerintah Daerah atau yang setara dengan itu, tapi setelah mendapatkan SPT dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten mereka merasa optimis akan bisa mengikuti PPGJ tersebut.

Apa gunanya mengikuti PPGJ ini bagi guru honorer khususnya di sekolah negeri? Mereka sebagian besar guru honorer di sekolah negeri berharap akan bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi seperti guru honorer di sekolah swasta. Karena serpti kita ketahui bahwa PPG ini adalah merupakan pengganti dari PLPG yang merupakan pintu gerbang guru PNS dan guru honorer di sekolah yayasan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.
Jika anda para guru honorer khususnya yang berada di sekolah negeri berharap setelah lulus PPG kemudian mendapatkan Sertifikat Guru Profesional dan akan mendapatkan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi, maka anda harus rela melepaskan harapan tersebut. Pasalnya, sebagaimana informasi yang tertuang dalam akun masing-masing guru pembelajar yang mendapatkan undangan PPGJ, disitu tertulis bahwa segala persyaratan yang tertuang dalam surat edaran PPG hanya untuk persyaratan mengikuti PPG bukan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Saya kira sangat jelas sekali keterangan dalam surat edaran tersebut. Jadi selamat yang sudah dinyatakan lulus Pretest dan nantinya akan diundang untuk mengikuti PPG, yang belum jangan patah semangat karena masih ada kesempatan untuk tahun kedua, dan semoga masih ada keajaiban di negeri ini untuk para guru GTT yang sudah mengantongi Sertifikat Guru Profesional ini.