Ketua IGI (Ramli Rahim) Mengatakan Jumlah Guru Jadi Akar Masalah Kesejahteraan Guru Honorer

BeritaGuruku.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim mengatakan akar masalah kesejahteraan guru honorer adalah jumlah guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dengan itu Ramli menyatakan sebenarnya bola permasalahan bukan di Pemerintah Daerah tapi di Pemerintah Pusat.

“Pemerintah daerah sendiri bingung harus melakukan apa. Karena guru mereka yang pensiun tidak ada gantinya. Guru yang diangkat jadi pengawas sekolah, jadi kepala sekolah enggak ada gantinya,” tutur Ramli kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/12).

Hal ini diungkapkan menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim pada Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Cawang pada Sabtu (14/12) lalu. Saat itu Nadiem mengatakan persoalan guru honorer ada di tangan Pemda.

Ia mengatakan tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia memiliki jumlah guru PNS yang cukup. Pemda dan sekolah harus merekrut guru honorer sebagai tambahan.

Namun perekrutan dilakukan secara asal dan tidak mempertimbangkan kualitas guru. Langkah itulah yang menuai protes dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Ramli berpendapat awal mula permasalahan ini seyogyanya harus dituntaskan pemerintah pusat.

“Memang yang tahu [kondisi] guru itu Pemda. Cuma semua data kan ada di Kemendikbud. Apa gunanya data kalau tidak bisa mengidentifikasi guru PNS berapa, kekurangannya berapa?,” tambahnya.

Kurikulum yang padat ikut menambah persoalan. Kata Ramli, kurikulum yang padat jadi salah satu tekanan kepada guru. Dengan jumlah guru yang sedikit ditambah kurikulum yang padat, para pendidik mendapat beban kerja berat.

“Kurikulum dibuat pemerintah pusat, jumlah guru harus dipenuhi, pengangkatan PNS tidak ada, pengganti guru yang pensiun tidak ada. Tapi Pemda disalahkan. Salah besar Pak Nadiem kalau menyalahkan Pemda,” ujar Ramli.

Sebelumnya Nadiem mengatakan Kemendikbud masih merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Mantan bos Gojek itu menuturkan pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawab Pemda.

“Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian,” katanya.

Sumber berita : cnnindonesia.com | Selasa, 17/12/2019

CPNS 2019 Hari Ini

BeritaGuruku – Beberapa formasi yang dibuka dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun ini mewajibkan pelamar menyertakan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Sertifikat Pendidik (Serdik).

Surat Tanda Registrasi (STR) dan Sertifikat Pendidik (Serdik) ini diharuskan bagi pelamar formasi guru dan tenaga kesehatan. Karena Formasi guru dan tenaga kesehatan memang termasuk formasi dengan alokasi lowongan yang cukup besar daripada formasi lainnya. Seperti dikabarkan sebelumnya, untuk formasi guru akan dibuka sebanyak 63.324 formasi, sementara formasi kesehatan sebanyak 31.756 kursi.

Sertifikat pendidik bagi pelamar formasi guru wajib diunggah pada sistem SSCASN. Ditegaskan, pelamar jabatan guru yang tak mempunyai serdik tetap dapat mengikuti seleksi CPNS. Namun, dalam info yang tertera, pelamar formasi guru akan diberikan nilai maksimal SKB apabila memenuhi tiga ketentuan, yakni Memiliki serdik sesuai jabatan guru yang dilamar (linier), Serdik dikeluarkan oleh Kemendikbud, Kemenristekdikti atau Kemenag Memenuhi passing grade SKD dalam batas jumlah tiga kali formasi.

CPNS Tahun 2019 Segera Dibuka

Jakarta_Pemerintah kembali akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) tahun 2019. Adapun penerimaan CPNS akan dibuka minggu keempat bulan Oktober 2019. “Pengumuman resmi menunggu pemerintahan baru terbentuk. Sekitar minggu IV Oktober,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Mohammad Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2019). Ridwan mengatakan, formasi lowongan CPNS yang tersedia sekitar 197.111 orang dengan 37.854 untuk Pemerintah Pusat dan 159.257 untuk Pemerintah Daerah.

Formasi itu, kata Ridwan, sebagai hasil keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian di Yogyakarta 25 September lalu. “Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dalam forum tersebut menyatakan demikian (formasi yang terbuka) CPNS semua dengan total 197.111,” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, bagi Anda yang berminat mendaftar dan menunggu pengumuman, Anda bisa mengakses situs resmi Kemenpan RB atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk lebih detailnya. “Lebih detil di BKN. Khusus untuk BKN, kami memiliki www. bkn.go.id dan media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial dan youtube.com/c/BKNgoidOfficial,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Kemenpan RB tengah melakukan finalisasi penetapan formasi pengadaan CPNS 2019 untuk instansi pusat maupun daerah pada 10 September lalu. Kemudian, setiap instansi yang mendapatkan formasi bakal mengumumkan pengadaan CPNS di instansi masing-masing yang terdiri dari jabatan lowong dan akan diisi, jumlah formasi setiap jabatan, persyaratan setiap jawabatan (termasuk syarat pendidikan minimal), serta tata cara dan waktu pendaftaran. Selain itu bagi Anda yang memiliki gelar Strata 3 (Doktoral) pemerintah juga memberikan peluang untuk mendaftar CPNS dengan batas usia paling tinggi 40 tahun sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2019 pada 3 Juli 2019 lalu. Adapun, jabatan yang dimungkinkan untuk pelamar berusia 40 tahun tersebut antara lain Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa. Kualifikasi untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Sementara jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktoral).

Sumber : Kompas.com dan sumber lain

Rekrutmen ASN dan P3K 2019 Segera Dibuka

BeritaGuruku,com Jakarta_Pendaftaran seleksi ASN 2019, yakni CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 akan segera dibuka.BeritaGuruku.comKepala BKN Bima Haria Wibisana memprediksi jumlah peserta seleksi CPNS 2019 dan PPPK/P3K 2019 ini akan mencapai 5,5 juta orang

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 formasi yang mencakup 100.000 formasi CPNS 2019 dan 100.000 formasi PPPK/P3K 2019 tahap kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi PPPK/P3K 2019 tahap pertama. Sebanyak 108 lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak sehingga beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

Bima Haria Wibisana mengatakan, rencananya pendaftaran CPNS dibuka pada bulan Oktober 2019 mendatang. Namun demikian, kata Bima, perekrutan CPNS pada tahun ini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

“Tapi masih menunggu Pak Menpan (Menpan RB Syafruddin) masih meminta waktu Presiden melakukan rapat terbatas,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/8/2019).

Persetujuan Presiden dinilai sangat penting karena pada Oktober 2019 nanti, akan ada pergantian pemerintahan dari Jokowi-Jusuf Kalla ke Jokowi-Ma’ruf Amin.

Selain itu, kabinet pun kemungkinan akan diisi oleh menteri yang berbeda.

Oleh karena itu, rencana pembukaan penerimaan CPNS 2019 perlu dibicarakan kembali.

Soal formasi, Bima mengatakan kemungkinan akan tetap sama.

Dikutip dari berbagai sumber

Pengadaan PPPK Tahap 2 Segera Dilaksanakan

InfoGuruku – Pengadaan PPPK Tahap 2 2019 Akan segera digelar Kembali.

Kabar gembira bagi tenaga honorer dan umum, karena baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin menyatakan, pemerintah akan menggelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 terlebih dahulu pada 2019 dibanding perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

“Duluan PPPK (Tahap 2), CPNS yang terakhir,” tegas Syafruddin dalam gelaran konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Untuk kepastian waktunya, dia melanjutkan, pihaknya harus rapat koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan serta tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan terlibat di dalamnya.

“Nanti, kita akan rapatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan seluruh instansi. Harus dirapatkan dulu ke pemerintah daerah. Ini masalah penggajiannya,” tuturnya.

Perekrutan PPPK Tahap 2 ini merupakan kelanjutan dari proses pendaftaran PPPK Tahap 1 yang dilaksanakan secara online pada 12-17 Februari 2019 lalu.

Melihat rencana ke depan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) buka kemungkinan masa pendaftaran PPPK Tahap 2 bakal dibuka antara Juni hingga Juli 2019.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, Kementerian PANRB telah mengalokasikan 150 ribu posisi untuk dua kali tahap perekrutan PPPK tahun ini.

Namun demikian, ia menambahkan, baru sekitar 50 ribu posisi yang terisi pada perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) kontrak tahap pertama. Sehingga untuk fase kedua ini akan dibuka pendaftaran PPPK sebanyak kurang lebih 100 ribu formasi.

“Sebetulnya untuk Tahap 1 disediakan 75 ribu, dikasih alokasi 150 ribu (untuk dua tahap perekrutan). Cuma yang sekarang baru kepakai 50 ribu (formasi), masih ada sisa. Kalau bisa saya tarik ke belakang jadi 100 ribu,” ujar Bima.

Demikian informasi mengenai jadwal pendaftaran PPPK Tahap 2 yang akan dibuka antara Juni hingga Juli 2019.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang menunggu informasi terkait PPPK Tahap 2.

Dikutip dari berbagai sumber

Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) Tahap I

BeritaGuruku.Com_ Berita terbaru tentang Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK) Tahap I yang seharusnya dilakukan hari Selasa (12/3/2018) akhirnya diundur.

Ditundanya pengumuman hasil seleksi P3K/PPPK ini disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat akun Twitter-nya, Selasa (12/3/2019).

Adapun seleksi P3K/PPPK Tahap I ini ditujukan untuk tenaga honorer eks Kategori 2 (K2), guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

BKN menyebut bahwa ditundanya pengumuman hasil seleksi P3K/PPPK ini lantaran baru 30 persen daerah yang menyampaikan usulan ulang formasi PPPK 2019 tahap I yang disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Tentu saja hal ini sangat mengecewakan beberapa pihak, karena dengan diundurnya pengumuman ini membuat mereka bertanya-tanya apakah nanti ada peringkingan lagi atau tidak, sehingga bisa saja jika anggaran yang ada tidak mencukupi maka mereka yang tadinya bisa lolos namun karena keterbatasan anggaran menjadi tidak lolos.